PLATO dan UNICEF Indonesia Gelar Rapat Kordinasi Stakeholder.

 

PLATO dan UNICEF Indonesia Gelar Rapat Kordinasi Stakeholder.

PLATO bersama UNICEF Indonesia menyelenggarakan “Rapat Kordinasi Stakeholder Dalam Rangka Merespon Infodemik di Isu Kesehatan 29 /3/ 2023

Bertempat diHotel Grand Darmo Suites surabaya. Rapat ini dihadiri 25 peserta dari berbagai elemen masyarakat dan juga OPD kota Surabaya diantaranya Dinkominfo, BPBD, Satpol PP, Bakesbangpol, Dinas Kesehatan, DP3APPKB.

 Kegiatan ini digelar untuk Mengatasi Penyebaran Hoaks dan Informasi Palsu di Masyarakat Surabaya

 terkait sebaran hoaks di tengah masyarakat,dilansir dari data Kemenkominfo 2021 menyebutkan bahwa ada lebih dari 800.000 situs yang terindikasi sebagai penyebar informasi palsu. Tergambar dalam angka capaian temuan 362 hoaks terkait vaksin COVID-19 dengan sebaran mencapai 2269 konten di berbagai platform digital. Selain itu, hasil survei yang dilakukan UNICEF-Nielsen pada 2022 menunjukkan, sebanyak 38% masyarakat di enam kota besar Indonesia termasuk Surabaya tidak dapat membedakan mana informasi yang benar dan mana yang salah (hoaks). Hoaks tidak hanya bisa tersebar melalui media sosial, namun hoaks juga bisa menyebar dari mulut ke mulut di lingkungan keluarga, tetangga dan orang-orang terdekat. Hoaks menjadi tantangan dalam penanggulangan COVID-19 dan program kesehatan lainnya. Banyak orang enggan untuk vaksin COVID-19, imunisasi dan juga mengakses layanan kesehatan esensial yang lain karena banyaknya hoaks yang dipercaya oleh masyarakat. 

Setiap pihak memiliki peran dalam merespon infodemik, yang diketahui sebagai tsunami informasi (ada yang akurat dan tidak). Penyebarannya bersamaan dengan pandemi, tidak dapat dihilangkan namun dapat dikelola. Akan menjadi sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat apabila tidak ditangani dengan tepat dan cepat. Untuk mengatasinya, tentunya diperlukan aksi koordinasi multi stakeholder untuk bersama membangun manajemen infodemik. Serta perlunya mendukung pendekatan seluruh masyarakat dan pelibatan komunitas dalam produksi, verifikasi dan penyebaran informasi yang mengarah pada perilaku sehat.

Selain OPD acara tersebut juga mengundang pilar sosial dan lembaga. Masyarakat lainnya seperti Fatayat NU, Penyuluh Sosial Masyarakat (Pensosmas), Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Wanita Katolik Repblik Indonesia (WKRI) hingga akademisi Fakultas Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA).

Output dari kegiatan ini adalah terbangunnya kordinasi dan kolaborasi dalam merespon dan mengelola infodemik sebagai langkah strategis bersama dalam upaya mengurangi dampak negatif langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan masyarakat di Kota Surabaya. Nanang Pembina Yayasan Plato menyampaikan, “kegiatan ini berupaya untuk membuka ruang masyarakat sehingga bisa saling bahu membahu dalam merespon infodemik yang berpotensi merugikan di masyarakat." Tegasnya, lebih lanjut Nanang mengatakan,

"Sengaja kegiatan ini dikemas dengan diskusi bersama antar peserta", lanjutnya. Acara  diawali dengan penjelasan bagaimana infodemik mempengaruhi pilihan masyarakat dalam hal kesehatan oleh Dinas Kesehatan kota Surabaya. Dalam sesinya Ririn selaku Programmer Imunisasi dan surveilace Dinas Kesehatan kota Surabaya menjelaskan  turunnya angka imunisasi di kota Surabaya, dikarenakan banyaknya informasi. masih dalam standart nasional.

 Rapat kegiatan ini juga diisi oleh Novi dari Dinkominfo Surabaya tentang Manajemen Pemerintah Kota Surabaya di Era Digital. Masih terbukanya peluang di era komunikasi digital, Sinergi, kolaborasi, dan multi stakeholder merupakan kata kunci, khususnya bagi Diskominfo untuk mengatasi infodemik. Selama pandemi Covid-19, Diskominfo mengupayakan sebanyak mungkin ‘feeding’ informasi mengingat fenomena tersebut sangat ekstrem dan informasi yang beredar juga masif. Harapannya, kegiatan semacam ini dapat digelar secara berkala, 

Sri, Ketua Koalisi Kependudukan yang hadir sebagai peserta mengapresiasi upaya yang dilakukan dalam menanggapi fenomena hoaks dan infodemik. Menurutnya, upaya bersama dan langkah strategis harus dilakukan untuk memberikan pemahaman yang baik terkait penggunaan media secara benar dan memberikan edukasi kepada seluruh elemen masyarakat.

"Kami berharap bahwa kegiatan ini dapat menjadi langkah awal untuk membangun kerjasama yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan semua stakeholder dalam mengatasi masalah hoaks dan infodemik di Indonesia" pungkas Sri. (gi/lil)